Perkuat Peran Kesekretariatan, PNS Bawaslu RI Ikuti Penguatan Kapasitas Pengawasan Pemilu

MANOKWARI – Penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kelembagaan Bawaslu yang profesional dan adaptif menghadapi dinamika kepemiluan. Berangkat dari semangat tersebut, PNS Bawaslu Republik Indonesia yang baru dilantik, termasuk PNS Bawaslu Kabupaten Manokwari, mengikuti Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Tahun 2026 Gelombang III yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran bagi para aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu untuk memperkuat pemahaman mengenai sejarah kepemiluan di Indonesia, fungsi strategis kesekretariatan, serta penguatan sistem pengawasan pemilu yang profesional, efektif, dan berintegritas.

Pada sesi pertama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu, Sapni Syahril, menyampaikan materi bertajuk "Perjalanan Pemilu dan Pengawasan Pemilu di Indonesia". Ia mengulas perkembangan sistem pemilu sejak Pemilu pertama tahun 1955 hingga era Reformasi yang melahirkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen. Selain itu, ia menegaskan bahwa sekretariat memiliki peran vital sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas pengawasan melalui dukungan administrasi, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, hingga pengelolaan data dan informasi.

"Sekretariat memang bukan pengambil keputusan dalam pengawasan, tetapi menjadi tulang punggung organisasi yang memastikan seluruh proses pengawasan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel," ujar Sapni Syahril.

Sementara itu, pada sesi kedua, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Benediktus Wahon, membawakan materi "Fasilitasi Pengawasan Proses Pemilu dan Pemilihan". Ia menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara unsur Bawaslu dan kesekretariatan sebagai support system organisasi. Menurutnya, sekretariat memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pengawasan, penyediaan regulasi, pengelolaan data, fasilitasi teknologi informasi, hingga penyusunan laporan pengawasan yang akuntabel.

Selain itu, Benediktus menggarisbawahi pentingnya membangun koordinasi yang efektif, memperkuat tata kelola organisasi, serta mengoptimalkan digitalisasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan di setiap tingkatan Bawaslu. Kolaborasi yang solid antara unsur Bawaslu dan kesekretariatan dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas dan dipercaya publik.

Melalui kegiatan ini, para PNS Bawaslu RI yang baru dilantik diharapkan mampu memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan pemahaman terhadap peran kesekretariatan sebagai pendukung utama fungsi pengawasan. Bekal pengetahuan tersebut menjadi modal penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang semakin efektif serta mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.