Forum KELADI Seri XVIII, Bawaslu Papua Barat Bahas Tantangan Rekrutmen Badan Ad Hoc di Wilayah Papua

Manokwari – Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menyelenggarakan Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) Seri XVIII secara daring pada Kamis (11/6/2026). Mengangkat tema "Dinamika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc: Tinjauan Regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Tantangan Geografis di Kabupaten Teluk Bintuni", kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan dalam proses pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu.

Forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Bawaslu Provinsi Papua Barat tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Didimus Kambia, dan Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Denni Dorinus Airori, sebagai narasumber. Sementara jalannya diskusi dipandu oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Bonefasius Remetwa.

Dalam pemaparannya, Didimus Kambia menegaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh integritas, profesionalisme, dan netralitas sumber daya manusia yang terlibat. Ia menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Kabupaten Teluk Bintuni menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen pengawas pemilu tingkat ad hoc.

Menurutnya, luasnya wilayah, keterbatasan akses transportasi, kondisi geografis yang beragam, serta belum meratanya jaringan internet menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendaftaran, hingga proses seleksi calon penyelenggara pemilu. Selain itu, keterbatasan jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan di beberapa wilayah terpencil juga menjadi persoalan yang harus dihadapi.

Didimus menyampaikan bahwa kondisi tersebut kerap menimbulkan dilema dalam proses seleksi karena jumlah pendaftar di sejumlah distrik belum mampu memenuhi kebutuhan formasi yang tersedia. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang mampu menjaga kualitas seleksi sekaligus memenuhi kebutuhan penyelenggara pemilu di seluruh wilayah.

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Denni Dorinus Airori, menjelaskan bahwa kebutuhan badan ad hoc di Kabupaten Teluk Bintuni mencakup Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ia menilai tantangan rekrutmen saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geografis, tetapi juga proses digitalisasi melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

Denni menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam penggunaan teknologi, seperti belum memiliki surat elektronik (email), keterbatasan kemampuan mengunggah dokumen, hingga akses internet yang belum tersedia secara merata. Untuk mengatasi kondisi tersebut, KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyediakan posko layanan pendaftaran, operator pendamping, serta fasilitas internet di beberapa distrik guna membantu masyarakat mengikuti tahapan seleksi.

Sesi diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta Zoom maupun masyarakat yang mengikuti siaran langsung melalui YouTube. Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dan penyempurnaan regulasi agar lebih sesuai dengan karakteristik wilayah Papua.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Papua memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Menurutnya, penyusunan regulasi ke depan perlu mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan aksesibilitas wilayah agar pelaksanaannya lebih efektif.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas penyelenggara pemilu secara berkelanjutan. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami regulasi secara menyeluruh, penyelenggara diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan teknis maupun kondisi lapangan yang kompleks.

Melalui Forum KELADI Seri XVIII, Bawaslu Provinsi Papua Barat berharap diskusi seperti ini dapat terus menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu dalam mewujudkan proses demokrasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah