BPJS Kesehatan dan Bawaslu Manokwari Perkuat Koordinasi Demi Data Pemilih yang Lebih Akurat

MANOKWARI – Bawaslu Kabupaten Manokwari terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Manokwari yang berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Kamis (16/7/2026).

Audiensi ini dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Manokwari, Yustinus Y. Maturan, didampingi Kepala Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3S), Albert Baransano, beserta jajaran staf Bawaslu Kabupaten Manokwari.

Kehadiran rombongan Bawaslu diterima oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, drg. Eka Verawati, M.M., didampingi Kepala Bagian Kepesertaan Tony Adrian Kraake, S.H., M.H., Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Agreivy Mahreita Pakasi, A.Md., serta jajaran BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.

Dalam sambutannya, Agreivy Mahreita Pakasi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan berharap audiensi tersebut dapat mempererat komunikasi serta membangun sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, drg. Eka Verawati, M.M., yang baru menjabat di Manokwari, menyampaikan bahwa validitas data kependudukan, khususnya data penduduk yang meninggal dunia, memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, data tersebut juga memiliki nilai strategis untuk mendukung berbagai pelayanan publik sehingga diperlukan koordinasi yang baik antarinstansi agar data yang dimiliki selalu akurat dan mutakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Yustinus Y. Maturan menjelaskan bahwa audiensi merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat koordinasi dengan instansi yang memiliki data kependudukan sebagai bahan pendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

"Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Karena itu, koordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki data kependudukan menjadi langkah penting agar proses pengawasan dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan daftar pemilih yang semakin akurat," ujar Yustinus.

Pada sesi pemaparan materi, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Tony Adrian Kraake, menjelaskan perkembangan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua Barat. Ia memaparkan mekanisme pembaruan data peserta serta pentingnya validitas data kependudukan dalam mendukung pelayanan kesehatan.

Tony menjelaskan bahwa data peserta yang meninggal dunia di rumah sakit telah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan sehingga dapat diperbarui secara otomatis. Namun, data kematian yang terjadi di puskesmas, klinik, maupun di luar fasilitas kesehatan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam sesi diskusi, pihak BPJS Kesehatan juga meminta penjelasan mengenai urgensi kebutuhan data penduduk meninggal dunia oleh Bawaslu, mengingat penyusunan daftar pemilih merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menanggapi hal tersebut, Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari, Risky Heda, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Oleh karena itu, dukungan data dari berbagai instansi diperlukan sebagai bahan pengawasan guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Albert Baransano yang menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menanggapi penyampaian tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan Bawaslu. Terkait usulan kerja sama dan kebutuhan data yang disampaikan, BPJS Kesehatan menyatakan akan melakukan peninjauan secara internal sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku sebelum menentukan tindak lanjut.

Yustinus Y. Maturan berharap audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

"Kami menghormati mekanisme yang berlaku di BPJS Kesehatan. Yang terpenting, komunikasi dan koordinasi telah terbangun dengan baik. Ke depan kami berharap sinergi ini dapat mendukung tersedianya data yang semakin berkualitas untuk pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sehingga hak pilih masyarakat dapat terlindungi dengan baik," tutupnya.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi dalam mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu mewujudkan data pemilih yang semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai fondasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.