Bawaslu Manokwari Perkuat Pendidikan Demokrasi Inklusif di SLB Terpadu Negeri Manokwari

MANOKWARI, Kamis (22/10/2026) — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari terus mendorong penguatan demokrasi yang inklusif melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bertema Penguatan Pendidikan Demokrasi Inklusif di SLB Terpadu Negeri Manokwari, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman demokrasi sekaligus memperkuat komitmen dalam mengawal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Audiensi yang berlangsung di SLB Terpadu Negeri Manokwari tersebut disambut dengan antusias oleh kepala sekolah beserta jajaran tenaga pendidik. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan pihak sekolah untuk membahas pentingnya pendidikan demokrasi yang aksesibel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renuat, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus mendapatkan akses informasi, fasilitas, dan pelayanan kepemiluan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurutnya, penguatan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah luar biasa merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran politik sejak dini. Informasi mengenai pemilu perlu disampaikan melalui metode komunikasi yang mudah dipahami, termasuk penggunaan bahasa isyarat, media visual, bahasa sederhana, serta simulasi tata cara memilih.

Dalam diskusi tersebut, pihak SLB Terpadu Negeri Manokwari menyoroti pentingnya pendekatan komunikasi yang adaptif agar peserta didik dapat memahami konsep demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses penggunaan hak pilih. Pihak sekolah juga menyambut baik upaya Bawaslu dalam membangun sinergi untuk memperluas pendidikan demokrasi yang inklusif.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam sesi tanya jawab, antara lain kebutuhan alat bantu bagi pemilih tunanetra, penggunaan huruf Braille, demonstrasi tata cara memilih, pendampingan bagi pemilih dengan disabilitas intelektual, serta penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel.

Peserta diskusi menekankan bahwa pemenuhan hak pilih tidak cukup hanya dengan memberikan informasi, tetapi juga harus disertai fasilitas dan pelayanan yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara aman, nyaman, dan bermartabat. Pendampingan bagi pemilih yang membutuhkan bantuan juga harus tetap menghormati kebebasan menentukan pilihan dan menjaga kerahasiaan suara.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Samsudin Renuat menyampaikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas harus menjadi perhatian bersama. Bawaslu akan terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya serta mendorong koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan terkait mengenai aksesibilitas dan pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas.

Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk menjajaki penguatan kerja sama kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Manokwari dan SLB Terpadu Negeri Manokwari. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan demokrasi secara berkelanjutan, meningkatkan literasi kepemiluan, serta mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.

Samsudin Renuat: Demokrasi Harus Memberikan Ruang bagi Semua

Menutup kegiatan audiensi, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renuat, menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas harus menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Demokrasi yang inklusif bukan hanya tentang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses informasi, fasilitas, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bawaslu Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus mengawal pemenuhan hak pilih, memperkuat pendidikan demokrasi, serta membangun sinergi dengan SLB Terpadu Negeri Manokwari dan para pemangku kepentingan terkait. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal bagi kerja sama yang berkelanjutan, sehingga tidak ada warga negara yang terabaikan hak politiknya,” ungkap Samsudin.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Manokwari berharap penguatan pendidikan demokrasi inklusif dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong pemilu yang inklusif, aksesibel, berintegritas, serta menghormati hak politik setiap warga negara.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Manokwari dan pihak SLB Terpadu Negeri Manokwari sebagai dokumentasi sekaligus simbol penguatan sinergi kelembagaan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.