Bawaslu Manokwari Perkuat Kapasitas Pengawasan Melalui KELADI Bahas Tantangan Implementasi Putusan MK

MANOKWARI – Bawaslu Kabupaten Manokwari mengikuti Kelas Literasi Demokrasi (KELADI) Episode 21 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum penguatan kapasitas jajaran Bawaslu dalam memahami tantangan hukum dan teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu di daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Mengangkat tema "Tantangan Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Bawaslu di Daerah Terkait Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025", kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Ali Kwaikamtelat, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Dr. A. Sakti R. S. Rakia, dengan Didimus Kambia sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Ali Kwaikamtelat menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Bawaslu di daerah, salah satunya keterbatasan infrastruktur. Menurutnya, di beberapa wilayah bahkan belum tersedia jaringan listrik sehingga pelaksanaan tugas pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi belum dapat berjalan secara optimal.

Ali juga mengingatkan pentingnya membangun budaya belajar di lingkungan Bawaslu agar setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama-sama.

"Sebagai pemimpin yang bijak, ketika ada hal yang belum tepat, kita harus berani memperbaikinya bersama. Forum seperti KELADI ini merupakan forum belajar. " ujar Ali.

Sementara itu, Dr. A. Sakti R. S. Rakia menegaskan bahwa pemilu memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa melalui lahirnya pemimpin yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.

"Kita harus memahami bahwa pemilu merupakan salah satu jembatan terpenting untuk melahirkan pemimpin yang mampu mengakomodasi kepentingan rakyat. Harapan kita, melalui pemilu akan lahir pemimpin-pemimpin yang benar-benar hadir untuk melayani masyarakat," ungkap Dr. Rakia.

Melalui keikutsertaan dalam KELADI Episode 21, Bawaslu Kabupaten Manokwari memperoleh penguatan pemahaman mengenai dinamika hukum kepemiluan sekaligus memperkaya perspektif dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pengawasan di daerah. Hasil diskusi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan guna mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi.