Bawaslu Manokwari dan DP3AKB Perkuat Sinergi Wujudkan Demokrasi Inklusif Berbasis Keluarga dan Partisipasi Perempuan

MANOKWARI – Bawaslu Kabupaten Manokwari terus memperluas kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam memperkuat demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Melalui program Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu melaksanakan audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manokwari pada Rabu (22/7/2026) di Kantor DP3AKB, Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (PPPS), Alberthina Jumame, didampingi Kasubag PPPS Alberth Baransano, SH, serta jajaran staf PPPS. Rombongan diterima langsung oleh Kepala DP3AKB Kabupaten Manokwari, Alberthina Porulery, SE., MM, bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Yuli Rapami.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, yang mendorong Bawaslu membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Dalam sambutannya, Staf Divisi PPPS Bawaslu Kabupaten Manokwari, Pahala Fernando Siahaan, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan DP3AKB serta menjelaskan tujuan pelaksanaan konsolidasi demokrasi.

"Bawaslu memandang DP3AKB sebagai mitra strategis dalam membangun demokrasi yang inklusif. Peran DP3AKB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan keluarga, serta perlindungan kelompok rentan memiliki keterkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan pengawasan partisipatif di Kabupaten Manokwari," ujarnya.

Selanjutnya, Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Kabupaten Manokwari, Alberthina Jumame, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ruang diskusi untuk memperoleh berbagai masukan dan pengalaman dari DP3AKB terkait penguatan partisipasi politik perempuan, perlindungan kelompok rentan, hingga pendidikan politik berbasis keluarga.

"Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana perempuan dan kelompok rentan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Alberthina Jumame.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Manokwari, Alberthina Porulery, menyampaikan bahwa partisipasi politik perempuan merupakan elemen penting dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, mulai dari keterbatasan akses informasi, budaya patriarki, rendahnya kepercayaan diri, hingga minimnya pendidikan politik yang berkelanjutan.

DP3AKB juga menyoroti pentingnya memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, lanjut usia, serta pemilih pemula agar memperoleh akses yang setara dalam menggunakan hak-hak politiknya.

Selain itu, pendidikan politik dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter demokratis. Nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, anti kekerasan, serta kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi diyakini akan tumbuh lebih kuat apabila ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga.

Dalam diskusi tersebut, DP3AKB menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang ramah perempuan dan kelompok rentan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor bersama penyelenggara Pemilu. Sinergi antara Bawaslu, Pemerintah Daerah, organisasi perempuan, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

DP3AKB juga menyambut baik rencana kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam bentuk edukasi demokrasi, sosialisasi pengawasan partisipatif, serta kampanye pencegahan politik uang, ujaran kebencian, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun kelompok rentan dalam proses demokrasi.

Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari, Alberthina Jumame, menegaskan bahwa kolaborasi dengan DP3AKB merupakan langkah strategis dalam membangun budaya demokrasi yang semakin inklusif.

"Penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pemuda, hingga kelompok rentan lainnya harus memperoleh ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Bawaslu berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar demokrasi di Kabupaten Manokwari semakin berkualitas, partisipatif, dan berkeadilan," tegas Jumame.

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Manokwari dan DP3AKB berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama secara berkelanjutan melalui berbagai program edukasi demokrasi, pendidikan politik berbasis keluarga, sosialisasi pengawasan partisipatif, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi yang inklusif di Kabupaten Manokwari.