Bawaslu Kabupaten Manokwari Ikuti Sosialisasi Model Evaluasi dan Pengumpulan Data Pendukung Evaluasi IKP 2024

Manokwari, 5 Agustus 2026 – Bawaslu Kabupaten Manokwari mengikuti Sosialisasi Model Evaluasi dan Pengumpulan Data Pendukung Evaluasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Republik Indonesia secara daring pada 4–6 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari, Kepala Sekretariat, serta jajaran sekretariat sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung evaluasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen strategis pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan kebijakan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Sosialisasi dibuka oleh jajaran Bawaslu RI dan diisi dengan paparan mengenai model evaluasi IKP 2024, evaluasi efektivitas pencegahan berbasis IKP, validasi data kerawanan berdasarkan kejadian faktual, serta pembahasan kebutuhan data pendukung evaluasi melalui diskusi kelompok (desk).

Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai Evaluasi Efektivitas Pencegahan Berbasis IKP: Identifikasi Data Kerawanan, Program, dan Hasil Pencegahan, yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi kepemiluan. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi Validasi IKP 2024 melalui Data Kejadian Faktual: Analisis Kerawanan, Pelanggaran, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), serta pendalaman mengenai kerangka evaluasi IKP dan kebutuhan data pendukung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renuat, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan analisis kerawanan sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan yang lebih efektif.

"Indeks Kerawanan Pemilu merupakan instrumen penting dalam memetakan potensi kerawanan di setiap daerah. Melalui sosialisasi ini, kami semakin memahami mekanisme evaluasi dan kebutuhan data yang akurat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih terukur, berbasis bukti, dan tepat sasaran," ujar Samsudin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari, Yustinus Y Maturan, menambahkan bahwa evaluasi IKP tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi dasar dalam memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif.

"Data yang valid dan komprehensif menjadi fondasi utama dalam mengevaluasi efektivitas pencegahan. Karena itu, setiap satuan kerja perlu memastikan kualitas data yang disampaikan agar hasil evaluasi IKP benar-benar mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan pengawasan Pemilu di masa mendatang," ungkap Maturan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kualitas data pengawasan, serta mendukung penyusunan kebijakan pengawasan yang adaptif, akuntabel, dan berbasis data dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.