Gas Pol! Bawaslu Manokwari Tuntaskan Sinkronisasi Data Sigap Lapor Se-Papua Barat

Manokwari, 12 Februari 2026 – Bawaslu Kabupaten Manokwari mengikuti Zoom Meeting Sinkronisasi Data Sigap Lapor dalam rangka penanganan pelanggaran bersama Bawaslu Provinsi Papua Barat dan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat, Kamis (12/02/2026).

Kegiatan ini dimoderatori oleh Eno Silalahi dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Provinsi Papua Barat, Yuliana Mimi Urus.

Rapat diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari masing-masing kabupaten terkait progres penginputan dan pengunggahan (upload) data pada aplikasi Sigap Lapor. Dalam forum tersebut, setiap kabupaten diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan sekaligus kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data penanganan pelanggaran.

Dalam arahannya, Yuliana Mimi Urus menegaskan bahwa setiap kendala teknis yang dihadapi dalam proses pengunggahan maupun penginputan data agar segera didokumentasikan dengan baik.

“Apabila terdapat kendala dalam proses upload atau penginputan data, agar segera di-screenshot dan dijelaskan secara rinci kendalanya. Selanjutnya dibuat dalam bentuk dokumen Word dan dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui admin, untuk kemudian kami teruskan ke Bawaslu RI agar dapat dicarikan solusi,” tegas Yuliana Mimi Urus.

Ia juga menyampaikan bahwa batas akhir pengunggahan data Sigap Lapor ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diminta memastikan seluruh data telah terinput secara lengkap dan benar sebelum batas waktu tersebut.

Lebih lanjut, seluruh kendala yang dihimpun dari kabupaten/kota pada tanggal 13 Februari 2026 akan dikompilasi dan dilaporkan ke Bawaslu RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem ke depan.

Bawaslu Kabupaten Manokwari menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut serta memastikan seluruh data penanganan pelanggaran telah terinput dengan baik dan tepat waktu, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.